Kepala Desa Salo Timur, H Tukiran saat dikonfirmasi awak media mengatakan, tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas galian c tersebut.

Sementara, Ketua Fraksi Partai Demokrat Kampar, H Juswari Umar Said SH MH menyampaikan, setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tidak ada perbedaan pejabat dengan masyarakat. "Equality before the law," ucapnya. 

"Kalau ini memang mengandung kebenaran dan ada unsur perbuatan melawan hukum, kita minta kepada aparat penegak hukum menindak secara tegas. Saya berharap, agar pihak eksekutif dapat menertibkan hal ini dan dapat mendorong pelaku usaha untuk membuat surat perizinan, sehingga bisa menghasilkan PAD," tuturnya. (lan)